TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan program rehabilitasi mangrove mulai dilakukan di 150.000 hektare (ha) lahan mangrove pada 2021.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar kemarin secara virtual tentang pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove dan dihadiri oleh oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono. Selain itu rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, serta Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen.
"Saya minta kita coba kalau bisa 150.000 ha dilakukan tahun ini dengan kriteria lahan kritis dan rawan tsunami," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 26 Januari 2021.
Program rehabilitasi mangrove dilakukan atas Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020, dengan target seluas 600.000 ha di sembilan provinsi pada 2021-2024. Adapun kriteria usulan provinsi yang menjadi prioritas program rehabilitasi mangrove meliputi lahan kritis, daerah yang rawan bencana tsunami, daerah terancam abrasi pantai, serta memiliki pelabuhan green port/CSR perusahaan.
Sementara ketersediaan lahan kritis mangrove di tahun 2021 sebesar 182.313 ha. Mengacu pada data tersebut, Luhut menegaskan perlu One Map Mangrove agar tidak terjadi tumpang tindih atau klaim berganda dalam pendataan lokasi.
Mayoritas atau sebanyak 84 persen pendanaan rehabilitasi mangrove pada 2021 akan bersumber dari APBN termasuk dari Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan 16 persen sisanya berasal dari non-APBN.
Namun, pada tahun-tahun berikutnya, alokasi APBN akan berkurang dan digantikan dengan non-APBN, salah satunya melalui dukungan mitra strategis dan organisasi internasional seperti Bank Dunia.
